Info Layanan Kunjungan

Info Layanan Kunjungan
Alamat ; Jl. Lintas Lapas No.07 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan

Alamat ; Jl. Lintas Lapas No.07 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan

Selamat Datang Kami Ucapkan di Layanan Terintegrasi (LTLN) Lapas Kelas IIB Nunukan, Bagaimanan Kami Bisa Melayani anda, Dengan Beberapa Fitur Layanan Informasi Yang Tersedia. Senang Rasanya Bisa Melayani Anda Dengan Setuluas Hati. dan Kami sangat menghargai upaya Anda dalam menyampaikan keluhan Anda. Mari kita cari solusi terbaik untuk Bersama

Minggu, 24 Maret 2024

Policy Talk Kebijakan Publik Oleh BSK Kemenkumham RI

 

Lapas Nunukan mengikuti kegiatan Policy Talks via Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK) di aula WBK Lapas Nunukan, Rabu (21/02/2024)
Kegiatan Policy Talks merupakan dialog publik yang mendiskusikan masalah kebijakan oleh para aktor kebijakan. Kegiatan Policy Talks dengan tema "Mewujudkan Kebijakan yang berkualitas untuk kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak" diikuti oleh Kalangan Internal Kementerian Hukum dan HAM baik dari unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.
Kegiatan Policy Talks di pandu secara langsung oleh Dr. Y Ambeg Paramarta (Kepala BSK Hukum dan HAM) dan dihadiri oleh narasumber, Rizki Argama (dosen sekolah tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera) yang mendalami program riset dan advokasi terkait Hukum dan Kebijakan dan Ibu Dr. Budiati Prasetya Maryati (Direktur Program Kelautan pada Konservasi Indonesia)
Dialog Publik yang diselenggarakan agar para pemangku kebijakan dapat membuat atau merancang kebijakan publik sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan indeks kualitas kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM yang pada tahun 2023 mendapatkan skor 81,04
Salah satu narasumber Pak Rizki Argama atau yang biasa dipanggil pak Gama mengatakan peran penting masyarakat dalam kebijakan publik "selama ini masyarakat sering dipandang sebagai objek bagi kebijakan publik namun sebenarnya masyarakat dalam peran kebijakan publik adalah sebagai aktor karena merupakan pihak yang terdampak oleh karena itu level partisipasi bagi masyarakat harus ditingkatkan bahkan dilakukan pemberdayaan"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar